OPINI: Pelajaran dari Krisis Listrik China

Suasana jalanan di kota Beijing China - Bloomberg
27 Oktober 2021 06:07 WIB Eko Sulistyo, Komisaris PLN Aspirasi Share :

Krisis listrik nasional di China telah menyebabkan pemadaman listrik yang drastis. Selama sebulan terakhir, pemadaman dan penjatahan listrik telah melanda sekitar 20 provinsi. Bahkan Beijing, ibu kota negara yang sangat diprioritaskan dalam jaringan listrik, telah menerapkan rencana penjatahan listrik.

Tidak seperti sebelumnya, pemadalam listrik kali ini tidak hanya berdampak pada pabrik dan industri tapi juga rumah sakit, sekolah, dan rumah penduduk.

Otoritas China tidak hanya memerintahkan penjatahan dan penghematan listrik untuk pabrik-pabrik di beberapa provinsi, termasuk pusat industri di Guangdong tapi juga untuk mengurangi produksi dan penghentian sementara operasi.

Inilah krisis listrik terburuk yang dihadapi China dalam satu dekade. Krisis listrik dan energi juga melanda Inggris dan beberapa negara Eropa dan akan menyusul adalah India. Banyak analisis di media menganggap krisis ini, meski disebabkan beberapa faktor, tapi kekurangan pasokan batu bara dan gas dianggap sebagai penyebab utama.

Di China, meski negara ini telah meningkatkan ketergantungannya pada bahan bakar yang lebih bersih (renewable energy) dalam beberapa tahun terakhir tapi ketergantungannya pada batubara tetap tinggi. Menurut National Energy Administration (NEA), China merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia.

Ekonominya ditopang hampir 60% listrik dari batubara (Reuters.com, 22/4). Ketika harga batu bara meningkat lebih dua kali lipat di seluruh dunia menjadi hampir US$210 per ton dari US$90 pada tahun lalu, banyak pembangkit listrik di China memangkas kapasitas produksinya.

Mereka tidak mampu berproduksi dengan harga batu bara yang ditentukan pasar, sementara pemerintah mengawasi ketat tarif listrik yang disubsidi.

Akibatnya, tidak hanya jutaan rumah dan aktifitas manufaktur yang terpengaruh tapi juga kenaikan harga banyak komoditas karena rantai pasokan yang terganggu. Untuk mematuhi kebijakan konsumsi dan pembatasan energi, Apple dan Tesla telah menangguhkan produksi di beberapa pabrik di China.

Unimicron Technology, pemasok papan sirkuit untuk Apple, telah menghentikan pabrik mereka guna mematuhi kebijakan pembatasan listrik dari pemerintah setempat. Pemasok komponen pengeras suara iPhone, Concraft Holding juga berencana menghentikan produksi selama beberapa hari untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Kini China dihadapkan pada persoalan krisis listrik dan energi serta ancaman pertumbuhan. Goldman Sachs memperkirakan 44% industri China telah dipengaruhi oleh kekuarangan listrik yang berpotensi menyebabkan penurunan 1% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan pada kuartal ketiga, dan penurunan 2% dari Oktober sampai Desember.

Diperkirakan pertumbuhan PDB 2021 untuk Negeri Panda menjadi 7,8% dari sebelumnya 8,2% (Aljazeera.com, 28/9). Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini tampaknya masih memprioritaskan penyelesaian jangka pendek melalui penjatahan listrik dengan memastikan bahwa orang dapat tetap aman, tetap hangat dan mengurangi sebanyak mungkin gangguan.

Dengan demikian, prioritas pemerintah akan tetap mengutamakan kehidupan rakyatnya dengan risiko biaya ekonomi dan beberapa ketidaknyamanan.

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari krisis listrik di China? Indonesia rupanya lebih siap satu langkah dalam mengamankan pasokan batu bara untuk penyediaan tenaga listrik dan industri. Pemerintah telah menetapkan persentase batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO (domestic market obligation) sebesar 25% kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari skala besar sampai skala kecil (PKP2B, IUP-OP, IUPK-OP), terhadap rencana produksi tahunan yang disetujui pemerintah.

Malalui Peraturan Menteri ESDM No. 139./HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah bahkan dapat melarang dan memberi denda atau kompensasi bagi pemegang IUP, termasuk pemegang izin pengangkutan dan penjualan batu bara yang tidak memenuhi DMO.

Kementerian ESDM juga telah menetapkan harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebesar US$70 per metrik ton free on board (FOB) vessel sesuai spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, dan total sulphur 0,8%.

Untuk pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, pemerintah telah menetapkan pada tahun ini sebesar 550 juta ton dan tambahan 75 juta ton untuk ekspor yang tidak dikenakan kewajiban DMO. Jadi, jumlah produksi batu bara 2021 sebesar 625 juta ton.

Dengan ketentuan ini, DMO yang harus dipenuhi untuk penyediaan listrik dan industri tahun ini sebesar 137,5 juta ton oleh para pemegang IUP batu bara. Apa yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM dengan capping harga dan DMO adalah untuk menjaga keandalan listrik PLN dari segi rantai pasokan batu bara.

Pengamanan pada hilir produksi batu bara juga sesuai amanat konstitusi dan UU Minerba yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan gejolak harga batu bara dunia yang terus meroket saat ini, antisipasi perlu dilakukan pemerintah.

Pertama, Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba perlu terus memantau DMO dan jika ada pelanggaran kenakan denda atau kompensasi serta menunjuk pemegang IUP untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri.

Kedua, penyelarasan Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya (RKAB) pemilik tambang dengan mekanisme penyediaan batu bara untuk PLTU PLN Group melalui proses pengadaan dalam setahun maupun kontrak jangka panjang.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia