Sehati-Cara Cepat Mendapat Nomor Register Hibah

Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa,devisa yang dirupiahkan, rupiah,barang,jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pada pasal 74 ayat 3 PP nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah,diatur bahwa setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.Satker penerima hibah harus memiliki nomor register atas hibah yang diterima untuk mengesahkan dan melaporkan hibahnya dalam laporan keuangan,maka Registrasi hibah dilakukan sebelum melakukan pengesahan hibah.

Setiap perjanjian hibah harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu sebelum dieksekusi.Untuk 1(satu) perjanjian hibah diperlukan 1(satu) nomor register,dan 1(satu) nomor rekening.Nomor rekening diperlukan untuk penerimaan hibah dalam bentuk uang.Sebelum membuka rekening hibah,terlebih dahulu satuan kerja harus mengajukan persetujuan pembukaan rekening kepada KPPN.

Penerbitan nomor register hibah diproses menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi SEHATI atau Sistem Aplikasi pengelolaan Hibah Terintergrasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR)  Kementerian Keuangan. Aplikasi ini telah melalui proses pengembangan,launching sampai dengan piloting yang saat ini telah menjangkau seluruh K/L.Keunggulan SEHATI adalah: ringkasan hibah akan diproduksi dari SEHATI;permohonan registrasi, pemutakhiran data,dan pembatalan hibah dapat dilakukan secara on line dimanapun dan dapat dipantau secara real time;dan less paper and less time.

Sejak tahun 2021,Kanwil DJPb DIY telah menggunakan aplikasi ini dalam penerbitan nomor register hibah.Penerbitan/penetapan nomor register hibah yang diproses di Kanwil adalah hibah yang bersumber dari dalam negeri,baik dari Pemerintah daerah,Perbankan,BUMN,Lembaga swasta,maupun perseorangan/individual.Klasifikasi hibah yang telah diterbitkan nomor registernya adalah dalam bentuk uang dan barang.Sampai dengan bulan bulan November 2022,sebanyak 70 nomor register hibah telah diterbitkan oleh Kanwil DJPb DIY dengan total nilai hibah Rp 17,9 miliar (Sumber : Aplikasi SEHATI DJPPR Tahun 2022 per 15 November 2022)

Cara untuk mendapatkan nomor register hibah,satuan kerja penerima hibah menyampaikan surat permohonan penerbitan nomor register ke Kanwil DJPb DIY dilengkapi dokumen pendukung yaitu naskah perjanjian hibah dalam negeri (NPHD),ringkasan hibah,dan surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah.Selanjutnya satuan kerja melakukan input permohonan hibah tersebut menggunakan aplikasi SEHATI dan mengunggah (upload) semua dokumen pendukung.Sementara dalam hal pengajuan hibah langsung untuk penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dan tidak terdapat perjanjian hibah,permohonan nomor register dilampiri dengan SPTMHL,dan rekening koran yang dilegalisir (khusus bentuk uang).

Untuk dapat mengakses aplikasi SEHATI,satker penerima hibah harus membuka akun SSO Kementerian Keuangan sesuai kewenangannya, karena setiap level mempunyai kewenangannya masing-masing.Pada level satker setelah mempunyai akun SEHATI dan telah diaktivasi,satker mempunyai kewenangan melakukan input data hibah untuk keperluan  registrasi/pemutakhiran/pembatalan,dan melakukan monitoring atas semua hibah yang  diterima di lingkup akun satker.

Perlu menjadi perhatian bagi satker penerima hibah,agar setiap hibah langsung yang yang akan diterima oleh satuan kerja dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kanwil DJPb DIY.Konsultasi dilaksanakan dalam hal penerimaan hibah untuk pertama kalinya dan /atau tidak berulang,dan tidak sama dengan penerimaan hibah sebelumnya.Hal yang dikonsultasikan paling sedikit mencakup penentuan jenis hibah,bentuk hibah,dan penarikan hibah.Kanwil DJPb DIY melayani konsultasi bagi penerima hibah langsung melalui berbagai saluran melalui tatap muka,surat menyurat, rapat,dan/atau komunikasi melalui sarana elektronik(antara lain whatsapp, dan LAKON atau layanan konsultasi online).

Beberapa masalah yang ada dalam proses penerbitan nomor register hibah adalah pada kurangnya pemahaman satker akan pentingnya penerbitan nomor register dalam pengadministasian pengelolaan hibah yang diperlukan dalam rangka pengesahan dan pencatatan pada laporan keuangan.Sehingga pernah terjadi terdapat penerimaan hibah di tahun 2016 menjadi temuan dan baru dimintakan nomor register pada tahun 2021.Permasalahan ini mendapatkan solusi dan memang telah diatur pada surat Dirjen Perbendaharaan Nomor 876/PB/2020 hal penyelesaian hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu.Permasalahan lainnya adalah terkait akses dan penggunaan aplikasi SEHATI terutama saat melakukan pendaftaran akun SEHATI antara lain NPWP tidak valid, email yang digunakan tidak sama/tidak aktif, dan satker belum aktivasi fitur MFA.Permasalahan tersebut dapat diberikan penyelesaian dengan memberikan sosialisasi /bimtek kepada satker tentang peraturan pengadministrasian hibah dan penggunaan aplikasi SEHATI dalam proses administrasi hibah.

Penerbitan nomor register hibah lebih merupakan bagian dari perumusan standar,kebijakan,serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.Dampak treasury dari penerbitan nomor register hibah ini terhadap perekonomian DIY,menunjuk pada penggunaan dan tujuan pemberian hibah.Penggunaan hibah adalah untuk mendukung program pembangunan nasional dan penanggulangan bencana bencana alam dan kemanusiaan.Adapun tujuan pemberian hibah pemerintah adalah untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan, dan guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam,antara lain gagal teknologi,gagal modernisasi,epidemi, dan wabah penyakit,dan/ atau bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,dan teror.

Nilai hibah sebesar Rp 17,9 miliar  yang telah diterbitkan nomor registernya oleh Kanwil DJPb DIY mempunyai tujuan untuk mendukung sektor pendidikan berupa BOS,mendukung dalam pelaksanaan belajar mengajar dan meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik. Hibah yang diterima Kepolisian DIY berupa peralatan teknologi informasi bertujuan untuk mendukung tusi dan layanan kepada masyarakat.Hibah kepada TNI di DIY berupa Bangunan kantor,aula,tanah,ambulance digunakan untuk mendukung tusi dan layanan kepada masyarakat.Hibah alat-alat teknis bagi Sekolah-sekolah kedinasan ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam praktek.Pada prinsipnya hibah yang telah teregistrasi dan pada saat pelaksanaan (dieksekusi) menjadi belanja pemerintah akan memberikan dampak bagi perekonomian DIY,karena pelaksanaannya melibatkan satuan kerja, penyedia barang/jasa, dan pelaku ekonomi lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News