OPINI: Angka dalam Politik Simbol

Politik simbol lazim terjadi dalam kontestasi pemilihan umum (pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif). Sistem penomoran konstestan menjadi penanda penting sekaligus adres politik.

Simbol angka kemudian dimainkan, dieksplorasi, dan dieksploitasi guna mengingatkan konstituen untuk memilih peserta konstestasi pemilihan umum. Politik simbol pun terjadi dalam perayaan ulang tahun ke-72 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (23/1/2019).

Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Megawati tapi tidak menyebut angkat 72, melainkan angka 71 ditambah satu. “Saya sampaikan (selamat) ulang tahun yang ke-71 ditambah satu dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan kebahagian kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Jokowi di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Cara mengucapkan angka 72 yang berbeda itu kali pertama dilakukan oleh para komedian, yakni Butet Kertaradjasa, Lies Hartono alias Cak Lontong, dan Insan Nur Akbar yang tampil saat membuka acara perayaan ulang tahun itu.

Lewat lawakan, mereka menghindari menyebut angka dua dengan alasan menjelang pemilihan umum (Tempo.co). Politik merupakan seni untuk menciptakan kemungkinan. Ketika teks berada di dalam konteks politik, maknanya bisa bias atau meluas.

Publik pun secara bebas memberikan tafsir politik atas teks tersebut. Presiden Joko Widodo dan para pelawak yang merayakan ulang tahun Megawati paham hal itu. Angka dua menjadi hal yang dianggap ”tabu” untuk diucapkan karena berasosiasi dengan nomor urut calon presiden/calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Kalau angkat 72 diucapkan dengan tujuh puluh dua, hal itu dianggap bisa “menguntungkan” Prabowo-Sandi. Mereka memilih mengucapkan 71 ditambah satu. Sepintas cara ini sederhana, bahkan terkesan lucu, namun di baliknya ada substansi pesan bahwa kubu Joko Widodo (Jokowi) berbeda dengan kubu Prabowo.

Semiotika politik
Politik sarat dengan semiotika (sistem tanda yang berkorelasi dengan realitas). Ini menunjukkan politik tak sekadar persoalan fisik, melainkan permainan simbol, tanda-tanda, dan makna (semantika). Simbol, tanda, dan makna bagi politik merupakan media yang berpotensi menjadi referensi publik di dalam memilih, karena itu harus diolah sehingga memberikan keuntungan elektoral.

Ketika Anda berpapasan dengan rombongan kampanye partai politik tertentu yang sangar dengan knalpot diblombong, hanya da dua pilihan. Pertama, menepi dan berusaha menyibukkan diri untuk tidak melihat mereka, misalnya pura-pura menelpon atau main handphone.

Kedua, Anda mengacungkan jari sesuai dengan nomor urut partai politik mereka. Anda pun dianggap menghormati bahkan bersimpati kepada mereka. Politik simbol telah menyelamatkan Anda dari ancaman untuk tidak di-liyan-kan (dianggap lawan atau musuh).

Ilustrasi itu menunjukkan politik simbol tidak steril dari nafsu kuasa. Orang bisa celaka kalau keliru mengacungkan jari yang tidak sesuai dengan nomor utur partai politik atau pasangan calon calon presiden dan calon wakil presiden tertentu dalam sebuah event.

Praktik politik sering bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung kebebasan berpikir, bersikap, bertindak (memilih). Karena itu, politik sering mengalami pendangkalan nilai. Politik hanya mengenal kawan dan lawan.

Kawan, jika seseorang atau pihak berada dalam barisan dan memberikan keuntungan secara riil (misal dukungan politik). Lawan, jika seseorang/pihak berada dalam posisi yang berbeda (bisa partai politik, kelompok, pikiran, dan ideologi).

Pola pikir yang sempit tersebut sudah terbukti dalam kehidupan publik. Perbedaan atas pilihan calon presiden dan calon wakil presiden telah menjadi pedang politik yang membelah publik.

Masing-masing pihak pendukung mengklaim pilihannyalah yang paling benar, paling baik, dan paling layak dipilih. Proses demokrasi yang memuliakan gagasan dan kebebasan terdegradasi menjadi persaingan yang lebih mengutamakan emosi dan otot. Psikologisme jadi dominan. Kekerasan fisik dan simbolisme menjadi kemungkinan untuk dilakukan.

Politik dan budaya
Benar yang dikatakan kaum cendekia bahwa politik berbeda dengan kebudayaan. Politik cenderung menciptakan polarisasi/perkutuban dan perpecahan karena setiap orang dipaksa harus memihak golongan atau aliran politik tertentu.

Adapun kebudayaan yang berbasis pada nilai, etika, ide, dan estetika cenderung menumbuhkan, menyatukan, dan menciptakan kebersamaan dalam menjalani proses kehidupan. Manusia menciptakan kebudayaan untuk kebahagiaan. Politik diciptakan untuk meraih kekuasaan.

Akhirnya politik tidak hanya permainan simbol, karena politik simbol lebih berperan sebagai media untuk mengakumulasi dukungan dan kekuatan. Politik simbol mentransformasi sekaligus mentransfer nilai dari kuasa politik ke konsituen. Ujungnya adalah kemenangan yang harus didapat.

Benar bahwa tujuan utama berkontestasi adalah kemenangan, namun kemenangan itu harus dicapai dengan keadaban (etika, moral, norma, dan hukum) sehingga legitimate (sah) dan elegan. Kemenangan politik haruslah dibarengi dengan kemenangan moral.

Kemenangan moral diukur antara lain dari tinggi rendahnya nilai yang dikontribusikan kepada keadaban publik. Apakah kemenangan itu memuliakan atau justru mencederai peradaban? Apakah kemenangan itu juga memberikan dampak signifikan bagi pendidikan politik publik atau justru sebaliknya?

Puncaknya adalah apakah dengan kemenangan itu masyarakat otomatis sejahtera atau tidak? Kaum politikus adalah aktor-aktor strategis dan memilki kuasa determinan atas kehidupan publik. Ini terjadi ketika politik menjadi panglima.

Turunannya adalah ekonomi, hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lainya. Kita berharap politik sebagai panglima masih memiliki kesadaran atas nilai-nilai kebudayaan sehingga ada tetesan kebaikan yang dinikmati publik.

Problem keindonesiaan tidak sebatas nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01 atau 02. Bangsa ini harus berpikir ihwal sangat pentingnya persaudaraan dan keutuhan negara.

Dibutuhkan kemampuan ala negarawan, teknokrat, budayawan, sekaligus begawan untuk mengelola problem keindonesiaan yang kompleks. Elite politik tidak elok kalau hanya bermain politik an-sich. Mereka harus berkomitmen menyejahterakan rakyat serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. (JIBI/Solopos)

*Penulis merupakan peminat tema-tema kebudayaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News