3 Catatan untuk Perbaikan Perekonomian Indonesia dalam Jangka Menengah

Berdasarkan Global Economic Prospect yang disusun oleh World Bank Group pada Juni 2024, perekonomian global masih dibayang-bayangi oleh beberapa risiko yaitu : tensi geopolitik, tingkat suku bunga yang tinggi, dan bencana alam akibat perubahan iklim. Di dalam laporan ini dijelaskan beberapa faktor kritikal yang perlu diperhatikan ke depannya, yaitu kerja sama global sebagai salah satu kunci utama untuk memperkuat perdagangan internasional, mendukung transisi ke arah ekonomi hijau dan digitalisasi, pemberian keringanan utang, dan peningkatan ketahanan pangan.

World Bank memberikan perhatian khusus kepada emerging market and developing economies (EMDE) dan memberikan catatan strategi ke depan yang dapat diikuti. Pertama adalah peningkatan investasi sektor publik yang bertindak sebagai katalis bagi investasi swasta dan meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan jangka Panjang. Kedua adalah reformasi fiskal yang komprehensif sebagai jawaban bagi tantangan fiskal di negara-negara kecil, termasuk negara yang kurang kuat dalam menghadapi guncangan eksternal. Simpulan dari laporan tersebut adalah penguatan dengan menggunakan sumber daya internal menjadi penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakjelasan di masa depan.

Strategi penguatan internal dan kerja sama menjadi vital dalam ketidakpastian global. Dalam situasi serba tidak pasti, kunci agar bisa mendapatkan mitra kerja sama adalah dengan menjadi negara yang dapat diprediksi perkembangannya. Tensi geopolitik tentu menjadi salah satu pendorong bergesernya modal ke negara-negara berisiko lebih rendah. Negara yang tidak jelas arah perkembangannya akan ditinggalkan. Karena itu, kebijakan-kebijakan harus mengarah kepada pemanfaatan sumber daya internal yang menciptakan stabilisasi dan pertumbuhan. Berbekal pengalaman di bidang keuangan, saya memberanikan menulis tiga catatan berisi hal-hal strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Catatan pertama adalah efisiensi anggaran dan menciptakan kelonggaran kas bagi negara untuk melaksanakan program kerja yang sangat strategis, dengan kata lain memberikan dampak yang paling besar bagi perbaikan perekonomian negara. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, beberapa belanja tidak dapat dikurangi seperti misalnya belanja pegawai dan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti Pendidikan dan Kesehatan. Namun, pengurangan belanja bunga utang dapat menjadi target efisiensi.

Menurut data Kementerian Keuangan perkiraan pembayaran bunga utang 2024 adalah sebesar Rp498,36 triliun atau sekitar 14,99% dari belanja Pemerintah Pusat. Beban bunga utang ini disebabkan instrument yang memiliki yield yang cukup tinggi berkisar antara 6% dan 9% per tahun. Dengan credit rating Indonesia berada pada investment grade (berdasarkan S&P BBB, Fitch Ratings BBB, dan Moodys Baa2). Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa menerbitkan instrumen dengan suku bunga yang lebih rendah. Ada cara yang mungkin kurang popular namun biasa dilaksanakan, yaitu buy back surat utang.

Utilisasi Investasi

Cara ini memberikan beban yang cukup besar karena nilai surat utang yang belum jatuh tempo biasanya akan tinggi dan menurun pada saat mendekati jatuh tempo, karena itu buy back dilakukan bertahap. Sumber dana buyback bisa berasal dari pinjaman kepada institusi keuangan dengan jangka waktu Panjang dan bunga lebih rendah. Dengan cara ini pemerintah akan perlahan-lahan mendapatkan kelonggaran kas dan mengurangi defisit anggaran. Penurunan beban bunga utang dapat memperbaiki debt service ratio (DSR) secara bertahap dan memperkuat persepsi publik terkait kesehatan keuangan negara di masa depan.

Catatan kedua adalah peningkatan produktivitas dan fokus pada program yang menimbulkan pendapatan negara. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dalam Global Economic Prospect di atas bagi negara-negara EMDE bahwa belanja pemerintah diarahkan agar lebih produktif dan menjadi katalis bagi investasi swasta. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membangun infrastruktur fisik secara besar-besaran seperti jalan tol, Pelabuhan, bandara, jalan nasional, bendungan, dan kereta api.

Sudah saatnya APBN dimanfaatkan untuk mendorong utilisasi investasi pemerintah tersebut. Pemerintah dapat mendorong produksi dan distribusi barang dan jasa dengan lebih maksimal terutama di daerah-daerah yang dijangkau oleh konektivitas yang tinggi. Langkah pertama dengan benar-benar melakukan inventarisasi barang yang bersifat komplementer yang dihasilkan di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia dan memfasilitasi agar perdagangan terjadi secara efisien melalui jalur laut antar pulau, tol dan kereta di dalam pulau. Pemerintah juga bisa fokus pada industri yang dikembangkan atau berada di sekitar infrastruktur yang telah dibangun dengan berbagai kemudahan perijinan, akuisisi lahan, dan pendampingan-pendampingan dalam proses perencanaan dan konstruksi.

Berikutnya pemerintah juga bisa memberikan insentif misalnya berupa keringanan pajak atau tax holiday kepada industri yang memproduksi barang substitusi impor maupun berorientasi ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, mengimplementasikan green, blue dan circular economy serta tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Kemudian pungutan-pungutan ekspor bagi produk dalam negeri, terutama usaha kecil menengah (UKM), dengan nilai tambah tinggi dapat dikurangi. Kondisi ini memperbaiki neraca perdagangan dan akan berkontribusi terhadap nilai tukar rupiah.

Sinyal Positif

Catatan ketiga adalah memperkuat sumber pendapatan yang kontinyu dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang memproduksi barang substitusi impor maupun industri berorientasi ekspor. Pemerintah juga bisa memberikan stimulus kepada usaha kecil dan mikro sehingga memiliki kemampuan dan inovasi untuk memperkuat skala produksinya sehingga bergeser dari usaha informal menjadi usaha formal. Dari berbagai data yang bersumber dari BPS, kementerian terkait, dan asosiasi paling kurang pada 2024 ini terdapat sekitar 65 juta unit UKM yang menyumbang 61% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Mayoritas pekerja di UKM adalah informal yang tidak memiliki keamanan bekerja. Karena itu mendorong UKM agar menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memformalkan pekerjanya menjadi strategis, karena akan mendorong belanja para pekerjanya dan menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Ketiga catatan di atas adalah hanya sebagian kecil dari strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perekonomian negara, namun bisa memberikan tiga sinyal positif bagi masyarakat global. Sinyal pertama yang ingin disampaikan adalah bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikannya secara lebih produktif untuk mendorong perekonomian di sektor riil.

Sinyal kedua memberikan indikasi bahwa pemerintah sedang mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya sehingga lebih produktif dalam menggenjot perekonomian. Sinyal ketiga memberikan gambaran pemerintah sedang berupaya keras untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong konsumsi. Konsumsi masyarakat adalah faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkontribusi lebih dari 50%, kemudian disusul belanja pemerintah, investasi, dan ekspor-impor.

Ketiga sinyal tersebut membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang dapat diprediksi, yaitu pada lini masa tertentu akan bisa mencapai perekonomian yang lebih baik. Jika stakeholders global menangkap sinyal ini, maka berbagai kerja sama dapat dilaksanakan dan Indonesia akan menjadi negara yang menjanjikan untuk bekerja sama maupun berinvestasi di masa mendatang.

Oleh: Bisma Jatmika T

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan Badan Otorita Borobudur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News