OPINI: Beras Hilang dari Ritel Modern

Sepekan terakhir, publik dikagetkan oleh raibnya beras premium di ritel modern. Beras beraneka macam merek itu tidak lagi menghiasi rak-rak supermarket, minimarketdan outlet ritel modern lainnya. Yang tersisa hanya beras-beras khusus, seperti Basmati, Thai Hom Mali, beras hitam atau beras merah, yang harganya selangit.

Sebagian pihak mengaitkan fenomena menghilangnya beras ini dengan maraknya pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu Presiden 2024, pada 14 Februari lalu. Bansos ditengarai ‘banjir’, baik yang resmi dari pemerintah maupun dari calon legislatif dan partai politik.

Sejujurnya agak sulit memastikan fenomena beras menghilang dari ritel modern dengan bansos. Bukankah bansos dan jaring pengaman sosial dari pemerintah tak semua berwujud natura? Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Kartu Indonesia Pintar, BLT Mitigasi Risiko Pangan misalnya, ditransfer dalam bentuk uang ke penerima. Satu-satunya bantuan berbentuk natura adalah bantuan pangan beras. Bantuan menyasar 22 juta keluarga yang masing-masing mendapat 10 kilogram per bulan. Tahun ini diberikan dari Januari—Juni 2024.

Apa mungkin uang itu mereka pakai beli beras pada saat bersamaan? Jika pun ada dampak pada hilangnya beras di ritel modern, peluang itu ada pada bansos dari caleg atau partai untuk menggaet suara pemilih.

Pertanyaannya, seberapa banyak caleg dan parpol yang bagi-bagi sembako berbentuk beras? Bukankah ‘serangan fajar’ lebih mudah dalam bentuk uang? Jika demikian, lalu apa yang membuat beras hilang dari ritel modern? Tak lain dan tak bukan karena pemasok beras ke ritel modern tidak lagi kuat menanggung kerugian yang sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya.

Mereka menghentikan pasokan beras ke ritel modern untuk memutus kerugian berlanjut. Beras diolah dari gabah. Tinggi rendahnya harga gabah akan menentukan murah-mahalnya harga beras. Sejak semester II/2022, harga gabah terus naik. Kenaikan harga gabah tecermin pada harga beras, yang terus naik sampai saat ini. Hari-hari ini harga gabah kering panen (GKP) di Jawa Timur antara Rp8.400—Rp8.800/kg. Ketika diolah jadi beras, dengan asumsi rendemen 53%, harga beras Rp15.849—Rp16.603/kg.

Itu baru bahan baku, belum biaya pengolahan, margin dan lainnya. Di jalur, Sumatra Selatan, harga GKP Rp7.500/kg. Kala diolah jadi beras, dengan rendemen 53%, harganya Rp14.150/kg. Di sisi lain, pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas), mematok harga eceran tertinggi (HET) beras medium di daerah produsen Rp10.900/kg dan di sentra konsumen Rp11.500—Rp11.800/kg (tergantung ongkos transportasi), serta HET beras premium di daerah produsen Rp13.900/kg dan di sentra konsumen Rp14.400—Rp14.800/kg (tergantung ongkos transportasi).

Agar bisa menjual beras premium dengan HET Rp13.900/kg tanpa keuntungan, harga gabah maksimal Rp6.000/kg. Kalkulasi ini berlaku untuk penggilingan menengah besar dengan konfigurasi mesin yang lengkap. Pemerintah tidak membedakan harga beras atas jenis pasar: pasar/ritel modern atau pasar/ritel tradisional. Kalau hari-hari ini berbelanja ke pasar tradisional, fenomena hilangnya beras premium bermerek tidak akan Anda temukan.

Beras premium aneka merek dengan mudah bisa dibeli. Tetapi harganya tinggi. Rata-rata di atas Rp16.000/kg. Pedagang dan penggilingan kini mengalihkan penjualan beras ke pasar tradisional. Selain volumenya lebih tinggi, sejak diberlakukan September 2017, pasar tradisional tak pernah mematuhi HET.

Selama lebih enam tahun berlaku, HET hanya efektif di pasar modern. Pertanyaan yang relevan kemudian, jika HET tidak dipatuhi: haruskah dipertahankan? HET akan lebih mudah dipatuhi bila harga gabah sebagai input produksi tak potensial melonjak.

Tetapi mematok harga gabah secara tetap seperti HET tentu tak adil bagi petani. Karena input produksi pertanian (tenaga kerja, bibit, sewa lahan, pupuk, dan yang lain) harganya tidak tetap. Pada titik ini, mempertanyakan HET sebagai sebuah kebijakan menjadi relevan.

Kalau harga bahan baku tidak tetap, mengapa harga jual dibuat tetap? Bukankah harga jual yang dibuat tetap itu membatasi inovasi? Pemerintah, melalui Bulog telah menggerojok ritel modern dengan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Dalam waktu dekat sepertinya publik belum akan segera kembali menemukan beras premium aneka merek di ritel modern. Titik masalahnya, hari-hari ini tidak ada GKP seharga Rp6.000/kg.

Masih Tinggi

Ke depan, harga gabah masih potensial bertahan tinggi, bahkan naik. Saat ini masih paceklik. Karena musim tanam mundur lebih dua bulan, musim panen pun mundur dari Februari ke April, bahkan Mei 2024.

Dengan hanya menghitung potensi panen, produksi Januari—Februari 2024 masih defisit 2,8 juta ton beras untuk menutupi konsumsi. Potensi surplus produksi 0,97 juta ton diperkirakan terjadi pada Maret 2024. Selain jumlahnya masih kecil, surplus ini akan jadi rebutan banyak pihak untuk mengisi kanal-kanal distribusi yang kerontang.

Selain itu, Maret ada Ramadan, dan di April ada Idulfitri, yang keduanya diikuti kenaikan konsumsi. Panen yang terbatas di tengah kenaikan konsumsi akan membuat perebutan gabah oleh penggilingan jadi sengit. Jika pemerintah tidak memiliki stok beras yang memadai untuk mengamankan gejolak harga dan pasar, situasi bisa jadi runyam.

Apabila ada kenaikan harga mendadak, pasar akan sulit dikelola. Harga beras yang naik tinggi membuat daya beli warga miskin terpuruk. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan bakal jadi kaum paria baru. Pendek kata, kenaikan harga beras yang tinggi potensial memicu gejolak sosial politik. Ini mesti diantisipasi jauh-jauh hari. 

Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia