OPINI: Politik Vaksin

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom menyalami Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People di Beijing, China, Selasa (28/1/2020), dalam kunjungannya ke negara itu berkenaan dengan penanganan wabah COVID-19./Antara - Reuters
28 Agustus 2020 05:02 WIB Eko Sulistyo, Deputi pada Kantor Presiden 2015--2019 Aspirasi Share :

Dunia sedang menunggu vaksin untuk mengalahkan pandemi Covid-19. Banyak pemerintahan yang mengingatkan bahwa kehidupan tidak dapat kembali normal sampai populasi mereka telah membangun antibodi untuk melawan virus. Seperti digambarkan dalam film fiksi pandemi Contagion, vaksin adalah pahlawan penyelamat manusia dari virus mematikan.

Namun perlombaan menemukan vaksin telah mengambil dimensi politis dan pendekatan nasionalistik. Banyak negara berlomba menemukan dan menaruh akses pertama terhadap vaksin untuk kepentingan politik dalam negeri dan geopolitik. Padahal krisis kesehatan adalah krisis global yang memerlukan solusi dan kerja sama dunia dalam pemulihannya.

Persaingan penemuan vaksin Covid-19 menandai babak baru perlombaan senjata global. China, Eropa, dan Amerika Serikat (AS) telah menginvestasikan miliaran dolar dan mengerahkan para ilmuwannya untuk menjadi yang pertama memproduksi vaksin. Negara yang menang akan mendapatkan langkah awal untuk melindungi warganya dan memulai kembali ekonominya.

Persaingan ini digambarkan Washington Post sebagai ‘momen Sputnik’ yang mengingatkan perlombaan ruang angkasa antara Rusia dan AS usai peluncuran Sputnik pada 1957. Kini China yang menjadi lawan tangguh AS dalam perang global melawan Covid-19. Apalagi kedua negara tersebut telah bertahun-tahun berlomba dalam penelitian biomedis.

Sejak Covid-19 pertama kali menyebar di Wuhan, China telah melakukan serangkaian uji coba vaksin dan mendekati tahap akhir seperti dikembangkan perusahaan bioteknologi Sinovac. Perusahaan lainnya seperti CanSino Biologics, kelompok riset medis Tentara Pembebasan Rakyat, Beijing and Wuhan Institutes of Biological Products, dan Akademi Ilmu Kedokteran China juga sedang uji coba untuk kandidat vaksin lainnya.

Negeri Panda juga menggunakan momentum perlombaan vaksin untuk diplomasi ke sejumlah negara berkembang. Pemimpin mereka, Xi Jinping, mengatakan pihaknya akan berusaha untuk memastikan negara-negara berkembang memiliki akses ke vaksin China. Xi juga berjanji akan menyumbang US$2 miliar selama dua tahun untuk respon internasional penanganan Covid-19.

Dengan politik vaksin, negeri Tirai Bambu ingin mendapatkan keuntungan geopolitik. Seperti ditulis The New York Times, China ingin mengulang kesuksesan Huawei, raksasa telekomunikasi, dalam perlombaan membangun jaringan 5G di seluruh dunia. Jika pola Huawei berhasil, China dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang dan miskin untuk akses terjangkau ke vaksin.

Dalam krisis kesehatan global biasanya terbuka peluang diplomasi. Hal ini pernah ditunjukkan AS dan Rusia saat mengkoordinasikan vaksinasi polio dan cacar selama Perang Dingin. AS juga pernah mengirim bantuan militer ke Afrika Barat pada 2014 untuk menanggulangi Ebola. Namun Presiden AS Donald Trump telah mengambil langkah nasionalistik dalam memerangi Covid-19.

Trump menyebut Covid-19 sebagai ‘Flu Kung’ dan mengembangkan teori konspirasi tentang asal virus dari laboratorium China. Pernyataan ini merusak ilmuwan AS berkolaborasi dengan ilmuwan Cina untuk memerangi pandemi. AS juga akan keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dianggap menyesatkan dunia tentang Covid-19 atas desakan pemerintah China.

Bagi Trump, yang maju lagi dalam pemilihan Presiden AS, urgensi untuk menghasilkan vaksin adalah kesempatan menggelorakan kecenderungan nasionalisme. Keberhasilan vaksin pada akhir tahun ini akan menjadi alat kampanye yang ampuh sebagai kemenangan atas China. Trump ingin memepercepat penemuan vaksin sebagai agenda politik ‘America First’.

Selain mendanai dan bekerjasama dengan perusahaan biomedis di negaranya seperti Moderna Inc., Inovio Pharmaceuticals, dan Johnson & Johnson, AS juga menginvestasikan US$1,2 miliar untuk 300 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan perusahaan farmasi AstraZeneca. Seperti tak mau ketinggalan dengan seterunya, AS ingin menjadikan penemuan vaksin sebagai simbol kebanggaan sekaligus kepemimpinan baru dalam perang global melawan Covid-19.

Banyak pakar kesehatan mulai mencemaskan nada nasionalisme dan proxy dalam penemuan vaksin untuk senjata geopolitik. Pasalnya hal itu bisa mempersulit upaya memberantas virus dalam waktu dekat, memicu proteksionisme, dan mengganggu rantai pasokan medis lainnya. Pada akhirnya mengancam upaya memproduksi dan mendistribusikan vaksin secara adil.

Beberapa negara dan lembaga nirlaba mulai mengambil inisiatif diplomasi vaksin. Awal Juni lalu, Inggris menjadi tuan rumah Global Vaccine Summit 2020. Konferensi tingkat tinggi ini berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 8,8 miliar dari 31 pemerintah donor dan delapan yayasan, perusahaan dan organisasi untuk mengimunisasi 300 juta anak-anak di seluruh dunia dan mendukung kerja Aliansi Vaksin untuk memastikan akses universal ke vaksin Covid-19.

Dalam siaran persnya di Geneva, 15 Juli 2020, WHO melaporkan lebih 150 negara bergabung dalam COVAX dalam fasilitas akses global vaksin Covid-19. COVAX adalah kemitraan yang dirancang untuk menjamin akses yang cepat, adil dan setara untuk vaksin Covid-19 di seluruh dunia. Tujuan COVAX pada akhir 2021 akan memberikan dua miliar dosis vaksin yang telah melewati persetujuan WHO untuk dikirim merata ke semua negara yang berpartisipasi.

Memastikan akses yang adil bukan hanya masalah keadilan tapi juga cara tercepat untuk mengakhiri pandemi. Vaksin yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang akan membantu kita mengatasi ketidaksetaraan kesehatan sistemik. Dalam perlombaan penemuan vaksin Covid-19, sayangnya dunia terpecah tanpa kepemimpinan dan cenderung membuka front baru perang dingin antara AS dan China.

Fenomena ini juga menegaskan bahwa pandemi global Covid-19 makin memperkuat gelombang nasionalisme dan populisme sejak Brexit dan kemenangan Trump sebagai Presiden AS pada 2016.

Sumber : Bisnis Indonesia