OPINI: Depolitisasi Keolahragaan

Ilustrasi olahraga lari - Reuters
07 Juli 2018 07:53 WIB Agus Kristiyanto Aspirasi Share :

Depolitisasi dalam keolahragaan menunjuk pada definisi luas yang berhubungan dengan upaya meminimalkan penetrasi kepentingan politis di wilayah keolahragaan. Dalam istilah generik, depolitisasi sebenarnya memiliki arti penghilangan praktik-praktik politik.
Fakta menunjukkan memisahkan kepentingan politik dan olahraga sangat sulit. Mungkin dapat diumpamakan seperti memisahkan uban dari permukaan kulit kepala orang-orang lanjut usia. Ada tapi sering tersamar, menyelinap, dan tak gampang terdeteksi oleh pandangan mata polos secara sekilas.
Kegerahan publik terhadap persoalan politisasi olahraga menyeruak ke permukaan dan menjadi viral di berbagai media massa dan media sosial. Umumnya mereka memberikan aneka analisis sinis berkaitan dengan kentalnya aroma politis di ranah keolahragaan, terutama saat menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden.
Fenomena demikian pasti akan semakin muncul sepanjang 2018 hingga 2019 yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai tahun politik. Sah-sah saja para politikus dan juga para tim pemenangan politikus yang akan berlaga dalam pemilihan umum menggunakan media apa saja untuk memperoleh energi kemenangan, tanpa terkecuali melalui ranah olahraga.
Olahraga sebagai event sekaligus fenomena sosial budaya yang mendunia sangat lengket dengan geliat masyarakat yang memang memiliki ”magnet” secara politis. Olahraga memiliki ”keseksian” spesifik yang sulit disterilkan dari persoalan politik dalam pengertian yang luas. Olahraga sangat berpeluang untuk dipolitisasi melalui pengemasan tertentu.
Salah satu contoh kecil sebagaimana yang terjadi pada acara upacara penghormatan pemenang pada puncak selebrasi final sepak bola Piala Presiden beberapa waktu yang lalu.
Banyak yang mencium aroma politisasi yang diskenariokan oleh penyelenggara. Acara yang semestinya untuk menghormati prestasi pemenang terkesan seolah-olah bergeser menjadi arena ”berebut panggung” untuk menebar pesan politis tertentu.

Keseksian Olahraga
Sebenarnya tidaklah terlalu sulit mengurai keseksian olahraga secara politis. Beberapa zona keseksian meliputi nilai-nilai strategis keolahragaan dalam konteks sebagai bidang layanan kepada publik yang humanis dan berperspektif global mendunia.
Intinya menyangkut tiga hal yang uraiannya disesuaikan dengan perkembangan politik dan olahraga terutama setelah 2017. Pertama, olahraga merupakan dimensi yang menyangkut khalayak yang sifatnya lintas sosial dan bebas dari diskriminasi.
Olahraga adalah untuk semua, sport for all. Dalam pengertian seperti itu maka olahraga menjadi pilihan sarana belajar bagi siapa pun untuk menjauhkan diri dari sifat diskriminatif. Terjauhkan dari hal-hal yang bersifat diskriminatif bagi bangsa ini masih menjadi hal yang sangat mahal dan hingga kini kita masih harus banyak belajar.
Dari sisi ini, keolahragaan memiliki magnet tersendiri bagi kepentingan kolektif masyarakat untuk melepaskan keterbelakangan yang disebabkan kecenderungan ego sektoral dan virus diskriminasi. Olahraga sangat seksi secara politis untuk menjadi media mewujudkan kebersamaan hidup nondiskiminatif.
Kedua, olahraga memiliki pesona nilai-nilai universal dalam tata pergaulan antarbangsa yang berkriteria global. Gerakan olimpiade modern telah berhasil membentuk tatanan global yang mengikat seluruh bangsa di pemukaan bumi ini untuk secara periodik menorehkan prestasi yang membanggakan.
Semangat citius (lebih cepat), altius (lebih tinggi), dan fortius (lebih kuat) menjadi ajang prestisius antarbangsa untuk berkompetisi menakar prestasi. Dapat dikatakan bahwa penghormatan kepada prestasi atlet merupakan standar yang sifatnya sangat tinggi dalam kancah pergaulan antarbangsa.
Dari sisi ini olahraga memiliki keseksian politis khas terkait dengan formulasi gradasi sistem sosial pergaulan universal. Keunggulan prestasi yang membanggakan menjadi tolok ukur sebuah kekukuhan, daya saing, keunggulan, dan kejayaan bangsa.
Ketiga, daya akomodasi olahraga sangat strategis dalam menggeliatkan akselerasi sektor lain dalam proses pembangunan. Olahraga berinteraksi secara mutualistis dan komensalisme dengan berbagai bidang yang mengerucut pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni sport as means to promote education, health, development, and peace (United Nations Resolution 58/5 paragraph 7th 2003) otomatis telah menjadi bukti secara politis yang mendunia bahwa olahraga sungguh memiliki pesona sangat seksi bagi bangsa-bangsa seluruh dunia untuk bergairah maju dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, sekaligus misi perdamaian yang sebenarnya.
Dari ketiga hal tersebut, sangat mungkin diuraikan secara lebih terperinci menjadi berbagai butir yang menjadi faktor penjelas tentang keseksian olahraga secara politis. Intinya, olahraga merupakan sumber energi inti untuk kejayaan bangsa, kesejehteraan rakyat, gaya hidup, pendidikan, tuntunan, tontonan, dan sebagainya. Artinya, tanpa dikemas secara khusus pun, olahraga dari sananya telah memiliki pesona sebagai panggung yang menarik secara politis.

Panggung Politik
Mutlak dibutuhkan kekuatan politik untuk memelihara keseksian olahraga. Telah banyak formula politik dijalankan untuk meningkatkan keberpihakan masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan olahraga.
Sayangnya, dukungan politik terhadap olahraga masih sangat kurang dibanding dengan aroma politis yang terjadi di panggung olahraga itu sendiri. Hal inilah yang disebut sebagai aroma politisasi olahraga lebih kental dibanding dukungan politis untuk kemajuan olahraga.
Praktik politisasi olahraga sebenarnya berlangsung sepanjang sejarah bangsa-bangsa di dunia. Di Indonesia, misalnya, pada 1962 telah terjadi penetrasi politis yang sangat besar yang mendera bangsa Indonesia saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games.
Pesta olahraga antarbangsa se-Asia tersebut menimbulkan konsekuensi Indonesia diskors oleh IOC karena alasan politik menolak keikutsertaan kontingen Israel dan Taiwan. Tekanan politis tersebut disikapi dengan gagah berani oleh Bangsa Indonesia yang menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Indonesia saat itu justru berhasil menjadi pelopor dan tuan rumah olimpiade tandingan yang dinamai Games of New Emerging Forces (Ganefo). Ganefo berhasil diselenggarakan di Jakarta pada 1963 dan diikuti oleh beberapa negara besar di seluruh dunia.
Ada banyak contoh lain bahwa mekanisme depolitisasi dalam praktik politik luar negeri yang bebas dan aktif telah terbukti menghasilkan kekuatan dan kebanggaan sebagai bangsa yang bermartabat melalui keolahragaan. Bagaimana dengan politisasi pada praktik kehidupan politik dalam negeri kekinian?
Inilah yang pantas untuk diprihatinkan. Praktik politik dalam negeri cenderung bernuansa kontestasi dangkal perebutan suara pemilih. Politisasi olahraga tentu saja kemudian menjadi pilihan yang berkonotasi sebagai panggung untuk kampanye perpolitikan.
Ekses politisasi olahraga sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tetapi sungguh sangat mengkhawatirkan dalam jangka panjang. Olahraga yang memiliki pesona humanis dan memiliki keseksian luar biasa secara politis akan diperlakukan sebagai objek sesaat bagi kepentingan syahwat politik.
Olahraga akan tiba-tiba menjadi panggung yang menarik hanya pada masa-masa kampanye pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden. Perhatian secara politis pada masa setelah itu terhadap olahraga kemudian secara alamiah akan terseleksi pada fokus keolahragaan yang menguntungkan pemangku kekuasaan politik.
Semuanya dengan logika politis melalui kalkulasi siklus lima tahunan, sebuah kurun instan yang sangat singkat untuk perpektif pembangunan olahraga yang sesungguhnya. Depolitisasi olahraga menjadi sebuah orientasi karena olahraga membutuhkan dukungan kekuatan politik sepanjang masa dari para pemangku politik.
Praktik kepentingan politis diminimalkan dengan cara tidak menjadikan olahraga sebagai panggung untuk pencitraan politik praktis. Skenario kampanye politik yang secara dangkal merupakan praktik politisasi olahraga tidak memiliki manfaat sama sekali terhadap hasil pembangunan olahraga.
Politisasi yang demikian hanya akan membuat kotak-kotak kecil potensi bangsa bidang keolahragaan, bukan mengintegrasikan dan menyinergikan sebagaimana ketika dulu kita sebagai sebuah bangsa yang disegani dalam menjalankan fungsi politik luar negeri bebas dan aktif melalui olahraga.

Sumber : JIBI/Solopos