OPINI: Memahami Pertumbuhan Ekonomi

Perajin membuat cangklong di Bandung, Jawa Barat. - Antara/Nurul Ramadhan
26 September 2018 07:25 WIB Abdul Manap Pulungan Aspirasi Share :

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator yang digunakan untuk menilai performa pemerintah berjalan, dimana pun itu. Tentu, ada perbedaan level yang ditetapkan di negara maju maupun negara berkembang.

Di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara industri lainnya, level pertumbuhan 2%-3% sudah sangat tinggi mengingat perekonomian hampir mencapai kapasitas penuh (full capacity). Dalam kondisi normal, sulit untuk tumbuh di atas 3% kecuali didahului krisis, yang diikuti dengan masa pemulihan (recovery) dan ekspansi.

Kontras dengan itu, negara-negara berkembang perlu angka 6%-7% atau bahkan dua digit, untuk dapat dikatakan mencapai pertumbuhan tinggi. Alasannya ada beberapa hal.

Pertama, kebutuhan pertumbuhan tinggi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Kelompok ini diasosiasikan lewat pendapatan per kapita di atas US$12.476 per tahun. Tiongkok saja belum mampu mencapai pendapatan per kapita sebesar itu meski telah mencapai pertumbuhan rata-rata 10% sebelum krisis keuangan global.

Terlepas kritik terhadap penggunaan pendapatan per kapita dalam mengklasifikasian kesejahteraan suatu perekonomian (karena pembaginya menggunakan jumlah penduduk), nyatanya Tiongkok belum masuk kategori negara maju.

Menurut data tradingeconomics (2018), pendapatan per kapita Tiongkok baru mencapai US$7.329 per tahun pada 2017. Namun, secara besaran ekonomi, Negeri Panda tersebut sudah menjadi yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Kedua, negara-negara berkembang memiliki inflasi tinggi agar dapat mereduksi pengaruh kenaikan harga. Pada triwulan II/2018 misalnya, inflasi di India mencapai 4,8%, Filipina 4,8%, Meksiko 4,6%, dan Afrika Selatan 4,5%. Sementara itu inflasi di negara industri maju seperti Jerman hanya 1,9%, Jepang 0,9%, Korea Selatan 1,5% dan Singapura 0,4%.

Menuju Ekonomi Kokoh

Pada tataran level pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak jelek-jelek amat, karena masih tumbuh 5%-an. Dibandingkan dengan negara Asean juga masih cukup baik. Menurut data Bank Indonesia (2018), Indonesia tumbuh 5,27% pada triwulan II/2018, sedangkan Malaysia 4,5%, Singapura dan Thailand masing-masing 3,9% dan 4,6%. Filipina mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean, hingga 6%.

Dengan realisasi pertumbuhan rata-rata 5% per tahun, kritik terhadap capaian tersebut sangat kencang. Sumber masalah terkait dengan jauhnya antara realisasi dan target, baik yang ditetapkan di APBN maupun di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Memang, margin pertumbuhan antara target APBN dan realisasinya tidak begitu lebar, tetapi hal itu sangat jomplang ketika disandingkan dengan RPJMN 2015-2019. Dengan target rata-rata pertumbuhan 7% per tahun, margin pertumbuhan menjadi 2%.

Pada triwulan lalu, ada pergerakan yang lebih baik lewat pertumbuhan 5,27%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 2015-2018. Namun, struktur ekonomi belum banyak berubah. Dari sisi permintaan, ekonomi begitu bergantung pada stabilitas daya beli lewat konsumsi rumah tangga. Syaratnya adalah perlu menjaga inflasi rendah dan stabil.

Harus diakui bahwa inflasi 2015-2018 sudah cukup rendah, rata-rata di bawah 4%. Namun, tetap saja konsumsi rumah tangga tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Atau pahit-pahitnya belum dapat tumbuh di bawah 5% (kecuali triwulan lalu).

Konsumsi rumah tangga hanya bisa bergerak di atas 5% saat periode-periode konsumsi tinggi seperti Ramadan, Idulfitri, tahun ajaran baru, Natal, dan tahun baru.

Dalam kaitannya dengan perlambatan konsumsi rumah tangga, ada baiknya ditelusuri dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Lebih dari 1/3 penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan hampir 60% bekerja pada sektor informal. Mereka akan sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Daya beli petani sangat terganggu oleh beberapa kondisi, seperti kenaikan harga barang-barang yang diatur pemerintah (administered price) serta kebijakan impor saat panen. Memang inflasi akan melambat karena pasokan komoditas meningkat lewat impor.

Sayangnya, langkah-langah tersebut tidak mampu memperbaiki ekonomi petani. Dengan porsi hingga 30% dari tenaga kerja nasional, daya beli petani akan signifikan menentukan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha (penawaran), ada kekhawatiran soal perlambatan industri pengolahan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri hanya 3,97%. Angka tersebut bukan hanya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan level terendah sejak 2015.

Selain itu triwulan II/2018 juga menjadi periode terendah dari pangsa industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB), hanya 19,83%. Pada triwulan IV/2017, pangsa industri pengolahan terhadap PDB masih 19,93%. Dampak depresiasi rupiah terhadap dollar AS cukup memukul industri maufaktur, karena menyebabkan biaya produksi semakin mahal.

Sudah jamak diberitakan bahwa 70% dari impor nonmigas berisi bahan baku atau penolong untuk industri. Ini menyebabkan harga produk-produk industri nasional relatif lebih mahal, sehingga konsumen lebih suka membeli barang impor (konsumsi) terutama lewat e-commerce.

Berkurangnya peranan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali dimaknai sebagai proses transformasi. Hal ini diawali dari perlambatan sektor pertanian, lalu industri dan lonjakan sektor jasa. Idealnya, transformasi ekonomi harus sejalan dengan transformasi di sektor ketenagakerjaan.

Celakanya yang terjadi di Indonesia sangat berbeda. Struktur perekonomian sudah bergerak ke sektor jasa, tetapi tenaga kerja masih tertumpuk di sektor pertanian. Inilah yang menyebabkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sulit ditekan.

Kondisi tenaga kerja nasional memang masih cukup mengkhawatirkan di tengah-tengah keterbukaan ekonomi yang semakin lebar. Ada beberapa data yang dapat menunjukkan kondisi tersebut.

Pertama, 60% tenaga kerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah). Kedua, porsi tenaga kerja informal dominan. Ketiga, tenaga kerja terkonsentrasi di sektor tradable di tengah-tengah penurunan kinerja sektor pertanian, dan deindustrialisasi. Keempat, lebih dari 1/3 pekerja berada pada pekerjaan paruh waktu dan setengah penganggur.

Pada akhirnya, esensi pertumbuhan ekonomi memang bukan hanya bergerak pada angka yang dicapai, tetapi juga pada struktur yang tercipta. Dengan demikian tidak salah jika menyarankan agar pemerintah fokus ke sektor-sektor tradable serta menjaga daya beli lewat penggunaan sumber daya lokal.

*Penulis adalah peneliti di Indef.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia