OPINI: Ramadan, Momen Mewujudkan Good and Amanah Governance

Beberapa pekan terakhir ini publik diramaikan berita penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp271 triliun sepanjang tahun 2015-2022 dan melibatkan banyak pihak termasuk beberapa pengusaha.

Dinamika kasus korupsi oleh oknum pejabat publik banyak terjadi karena rendahnya moral. Mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa moral dan etika adalah unsur penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi publik yang baik. Sebab moral dan etika akan selalu hadir mengiringi proses aktivitas administrasi publik.

Sedangkan terlibatnya para pengusaha dalam berbagai kasus korupsi menunjukkan sikap dan perbuatan mereka tidak dibentengi dengan etika serta kemampuan mengendalikan diri dari nafsu duniawi.
Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat di dalamnya. Dalam governance pola hubungan yang dibangun adalah sama derajat dan saling kontrol satu sama lainnya. Namun sayangnya pelibatan mereka berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Hal ini dikarenakan mereka memiliki berbagai latar belakang kepentingan. Ini terbukti dari sejumlah kasus korupsi yang terjadi banyak melibatkan pihak di luar pemerintah. Artinya sekarang yang tidak amanah tidak hanya aktor pemerintahnya saja. Namun juga pihak lain yang terlibat dalam lingkaran governance. Untuk menjamin konsep ini berjalan dengan baik, sebenarnya telah dikembangkan konsep good and clean governance.

Konsepnya adalah dengan memperkuat kontrol dan pengawasan pada seluruh aspek kewenangan yang dikelola oleh pemerintah. Sayangnya penyalahgunaan wewenang dan korupsi tetap merajalela. Konsep good and clean governance sudah tidak mampu lagi membendung dinamika ini. Karena mau seketat apapun aturannya, korupsi masih saja terjadi. Ini berarti bukan perangkat aturannya yang harus diperbaiki, namun pribadi manusianya yang harus dikoreksi.

Konsep Baru
Untuk mensikapi hal ini perlu kiranya dapat dikembangkan konsep baru dalam tata kelola pemerintahan, yakni konsep good and amanah governance. Prinsip dari konsep ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada para stakeholder yang terlibat dalam governance bahwa mereka mengemban amanah yang semuanya akan kembali pada mereka juga.

Sebagaimana dalam Islam dikenal sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat familiar yakni “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari Muslim). Lalu bagaimana untuk dapat mewujudkan good and amanah governance ini?.

Kutipan Q.S Al-Anfal berikut dapat menjadi spirit bagi siapapun yang terlibat dalam governance. Sebab apa yang dipercayakan kepada kita adalah amanah. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan [juga] janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal: 27).

Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan berkah, terdapat banyak keistimewaan di dalamnya. Beberapa keistimewaan berikut dapat dijadikan tonggak untuk mewujudkan good and amanah governance.

Pertama, bulan Ramadan adalah momen untuk melakukan introspeksi, memahami kembali apa saja yang telah kita lakukan selama ini?. Pertanyaan ini akan menuntut kita melakukan koreksi atas apa saja yang telah kita perbuat. Dan jika melakukan kesalahan sebaiknya segera berhenti dan bertobat.

Kedua, di bulan ini adalah momen yang tepat untuk membersihkan diri. Di bulan puasa setiap muslim yang beriman diwajibkan meninggalkan perbuatan yang buruk. Bekerja secara profesional, tidak berbohong dan tidak korupsi. Ini adalah saat yang tepat untuk kita mengawali menjadi pribadi yang lebih baik.

Ketiga, bulan ini adalah bulan penuh ampunan. Ini adalah momen yang tepat untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Dan kuncinya adalah tidak mengulangi lagi. Ketiga momen ini dapat dijadikan pedoman bagi kita khususnya umat muslim yang terlibat dalam governance. Dengan demikian diharapkan secara perlahan good and amanah governance bisa terwujud.

Muhammad Khozin
Dosen Prodi Administrasi Publik Unisa Yogayakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News